DIALEKSIS.COM | Nasional - Indonesia menganut sistem Pemilihan Presiden (Pilpres) mayoritarian dua putaran atau majoritarian two round system. Artinya, pelaksanaan Pilpres kemungkinan digelar dua putaran. 

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pengucapan putusan uji materiil Pasal 169 huruf q UU Nomor Tahun 2017 tentang Pemilu terkait batas usia minimal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) di ruang sidang pleno, Gedung MK, Jakarta, Senin (16/10/2023). 

Pasal yang digugat mengatur soal batas usia minimal capres-cawapres, yakni 40 tahun dan tidak mengatur batas usia maksimal capres-cawapres.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) mengungkapkan terdapat total 12 permohonan uji materi UU Nomor 7 Tahun 1017 tentang Pemilihan Umum terkait batas usia calon presiden dan calon wakil presiden. Kepala Biro Hukum Administrasi dan Kepaniteraan MK, Fajar Laksono menjelaskan, permohonan yang masuk ke MK sangat beragam.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pengamat dari lembaga Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menyampaikan implikasi jika Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Pasal yang digugat di MK soal batas usia minimal calon presiden dan wakil presiden berusia 40 tahun.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang Pengujian Materiil terkait masa jabatan ketua umum partai politik (ketum parpol) pada Selasa (11/7/2023) di Ruang Sidang Pleno MK. Sidang tersebut masih beragendakan pemeriksaan pendahuluan.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bersyukur Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak uji materi terhadap sistem proporsional terbuka dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum (Pemilu). Putusan tersebut dinilainya sesuai dengan harapan rakyat Indonesia.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi pasal dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mengatur tentang sistem pemilihan umum (pemilu) proporsional terbuka. Dengan putusan perkara Nomor 114/PUU-XX/2022 tersebut, maka pemilu tetap memakai sistem proporsional terbuka.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan yang menolak gugatan terhadap sistem pemilihan umum (pemilu), dengan demikian memastikan sistem Pemilu 2024 akan tetap menggunakan sistem proporsional terbuka. 

Dalam konklusinya, MK menegaskan bahwa pokok permohonan yang diajukan tidak memiliki dasar hukum yang memadai untuk mengubah seluruh sistem pemilu. Akibatnya, gugatan yang diajukan dengan nomor 114/PUU-XX/2022 gagal untuk mengembalikan sistem pemilu proporsional tertutup.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) akan membacakan putusan gugatan atas UU Nomor 7/2017 tentang Pemilu Proporsional Terbuka. Pengamat politik, Musni Umar, menolak keras perubahan sistem dari terbuka ke tertutup.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) mengadakan sidang pleno yang berlangsung dengan penuh hikmat. Sidang tersebut merupakan pembacaan putusan yang sangat ditunggu-tunggu terkait gugatan terhadap sistem pemilu, Kamis (15/6/2023).

"Pengucapan putusan hari Kamis tanggal 15 Juni, jam 9.30 WIB di Ruang Sidang Pleno bersama dengan beberapa putusan yang lain," kata Juru Bicara MK Fajar Laksono saat ditemui di Gedung MK, Jakarta, Senin (12/6/2023).

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) akan menyampaikan putusannya terkait sistem Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 besok, Kamis (15/6/2023). Menyikapi hal tersebut Ketua Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah Trisno Raharjo, berharap hakim MK tak mengubah sistem pemilu menjadi proporsional tertutup.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) mengumumkan jadwal sidang pembacaan putusan gugatan terkait sistem pemilihan umum (Pemilu) pada Kamis, 15 Juni 2023. Menyadari bahwa sidang tersebut akan menarik perhatian masyarakat luas, MK sedang mempersiapkan rencana pengamanan yang matang.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Sebanyak 25 figur nasional menyampaikan amicus curiae atau sahabat pengadilan ke Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat, 9 Juni 2023. Amicus curiae disampaikan tokoh-tokoh yang terdiri dari akademisi, aktivis, mantan menteri, maupun penulis itu jelang pembacaan putusan perkara uji materi Undang-Undang (UU) Nomor 7 2017 tentang Pemilu.

DIALEKSIS.COM | Nasional - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyebut partainya masih terus memperjuangkan sistem proporsional terbuka untuk pemilihan umum (Pemilu) 2024.

"Partai Golkar masih berjuang soal pemilihan umum 2024 adalah pemilihan yang terbuka. Susunan bakal caleg partai Golkar mencerminkan pemain-pemain yang disiapkan untuk permainan terbuka," ujarnya pada Rakernas Partai Golkar di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Minggu (4/6).

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) periode 2003-2008 Jimly Asshiddiqie mengatakan sistem Pemilu 2024 tidak perlu diubah. Melihat aturan pemilu sudah ada, peraturan pelaksana KPU sudah terbit, dan tahapan pemilu yang sudah berjalan, salah satunya penetapan peserta pemilu.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Menko Polhukam Mahfud MD memastikan pemilu bakal digelar pada 202. Ia menyebut kini penyelenggarannya tinggal menunggu soal putusan sistem pemilu yang bergulir di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Berarti kira-kira kurang 10 bulan dari sekarang kalau jadi, 10 atau 9 bulan. Ada beberapa masalah yang kenapa saya katakan hampir 100 persen," kata Mahfud saat Rapat Koordinasi di salah satu hotel Jakarta Selatan, Senin (29/5/2023).

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Juru bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono merespons Ahli Hukum Tata Negara Denny Indrayana yang membocorkan putusan terkait gugatan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sistem Proporsional Terbuka.

Fajar enggan mengonfirmasi pernyataan Denny yang menyebut MK akan mengabulkan sistem Pemilu kembali menjadi proporsional tertutup alias coblos partai.

DIALEKSIS.COM | Nasional - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari meminta maaf terkait ucapannya yang berbuntut panjang soal pemilu sistem proporsional terbuka dan tertutup. 

"Saya sebagai pribadi mohon maaf karena pernyataan saya menimbulkan diskusi yang berkepanjangan dan mungkin diskusi yang tidak perlu," ucap Hasyim dalam Rapat Kerja dengan Komisi II DPR RI, Menteri Dalam Negeri, dan lembaga-lembaga penyelenggara pemilu, Rabu (11/1/2023). Ucapan itu ia lontarkan dalam forum Catatan Akhir Tahun 2022 pada Desember tahun lalu.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Di Indonesia sudah ada kebijakan afirmasi atau kuota 30 persen untuk perempuan. Merujuk pada data Komisi Independen Pemilihan (KIP), ternyata keterwakilan politisi perempuan di parlemen masih sangat sedikit sekali.

DIALEKSIS.COM | Nasional - Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin menyoroti langkah delapan partai parlemen menyatakan sikap menolak pemilihan legislatif (pileg) kembali menggunakan sistem proporsional tertutup. Menurut Ujang, gerakan delapan partai itu bisa memengaruhi putusan Mahakam Konstitusi (MK).